Koalisi Nasional Pokja Penyandang Disabilitas berfokus pada advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, untuk perubahan sikap pemerintah, DPR, DPRD, sehingga lebih memahami pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya pada dokumen kependudukan, penegakkan HAM di panti-panti disabilitas; membuat undang-undang yang inklusif; dan mampu memahami kebijakan CPP dan PSEAH; serta melakukan tindak lanjut dari persidangan CRPD.
- Penyusunan 7 RPP
November – Desember 2017
Setiap anggota POKJA masing-masing mempersiapkan 7 RPP yang menjadi tugasnya. Telah tersusunnya draft 7 RPP. Penyusunan 7 RPP dilaksanakan oleh anggota POKJA berkolaborasi dengan unsur K/L, profesional, LSM , OPD lokal dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
FGD RPP
Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan
3-4 November 2017
FGD RPP
Perencanaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan
6-7 November 2017
FGD RPP
Akomodasi Yang Layak Dalam Peradilan
7 November 2017
FGD RPP
Insentif dan konsesi
9-10 November 2017
FGD RPP
Aksesibilitas dan Layanan Publik
13-14 November 2017
FGD RPP
Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
17-18 November 2017
Harmonisasi 7 RPP
22 desember 2017
- Kampanye media “Mendesak Pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan 7 RPP“
28 Februari 2018.
- Aksi damai memprotes ketidak adilan terhadap atlet disabilitas, venyu serta wisma atlet Asian Para Games yang tidak akses bagi disabilitas, dan mendorong percepatan terbentuknya KND, 12 Oktober 2019
