Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia adalah organisasi penyandang disabilitas yang independen dan berfokus pada hak-hak penyandang disabilitas psikososial, bekerja di tingkat nasional serta memiliki cabang di berbagai daerah di Indonesia. Penyandang disabilitas psikososial merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling merasakan diskriminasi di antara kelompok masyarakat lain di Indonesia. Penyandang disabilitas sulit mencari pekerjaan, mendapatkan layanan kesehatan, bahkan sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi karena kondisi kedisabilitasannya.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia didirikan pada tanggal 20 Mei 1976 di Jakarta, merupakan organisasi sosial kemasyarakatan khusus penyandang disabilitas fisik yang merupakan satu-satunya induk organisasi penyandang disabilitas fisik yang diakui oleh Pemerintah. PPDFI bertujuan memperjuangkan dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas fisik serta menggalang persatuan dan kesatuan antar sesama organisasi/yayasan penyandang disabilitas fisik khususnya dan penyandang disabilitas umum.

Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas didirikan pada 24 April 2002, merupakan koalisi dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di indonesia. PPUA Disabilitas bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi para penyandang disabilitas tentang isu hak sipil dan politik terutama hak untuk dipilih, hak memilih dan hak untuk menjadi penyelenggara pemilu. PPUA Disabilitas memiliki visi terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, umum, bebas, rahasia dan mandiri.

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia adalah lembaga penelitian dan advokasi di bidang hukum. PSHK mendampingi berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang disabilitas, dalam melakukan advokasi kebijakan terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teknis, PSHK memiliki keahlian dalam penyusunan draft peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, penyusunan kertas kebijakan, dan penyediaan informasi terbaru terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.